Drama Politik di PKB: Pertarungan Sengit Jelang Muktamar VI, Muhaimin vs PBNU, Jokowi Turun Tangan!

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang berada di persimpangan sejarah. Dalam Muktamar VI yang digelar pada Sabtu (24/8/2024) dan Minggu (25/8/2024), masa depan partai ini akan ditentukan dengan memilih struktur kepemimpinan baru. Namun, perjalanan menuju Muktamar kali ini penuh dengan dinamika dan gejolak internal.

Sejak beberapa waktu terakhir, PKB, yang didirikan oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, bersama sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU), menghadapi tekanan dari pihak eksternal, terutama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ironisnya, ketegangan ini justru datang dari organisasi yang menjadi pendiri PKB.

Ketegangan antara elite PBNU dan PKB semakin memanas setelah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melontarkan tuduhan bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, berusaha menjegal adik kandungnya, Yaqut Cholil Qoumas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama. Tuduhan ini terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 yang dinilai Yahya sebagai manuver pribadi Muhaimin.

Pertarungan Kekuatan: PBNU vs PKB

Tak hanya sekedar tudingan, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya bahkan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja PKB di bawah Muhaimin. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk merebut kembali kendali PKB dari tangan Muhaimin.

Yahya menegaskan, PBNU memiliki hak untuk mengambil langkah tersebut karena PKB dan PBNU ibarat mobil dengan pabriknya. “Jika ada kerusakan, maka mobil harus ditarik lagi ke pabrik,” ujar Yahya tegas.

Namun, Muhaimin tak tinggal diam. Melalui akun media sosialnya, Muhaimin menuduh Yahya dan Saifullah sebagai pihak yang selalu mempolitisasi NU, padahal NU seharusnya menjauh dari politik praktis.

Jokowi Ikut Campur!

Panasnya hubungan antara PBNU dan PKB akhirnya menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan dengan Yahya di Istana Negara, Jakarta, Jokowi sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara kedua organisasi tersebut. Yahya pun menjelaskan situasi yang ada, dan menurutnya, Jokowi dapat memahami dan menerima penjelasannya.

Tak berhenti di situ, Jokowi juga bertemu dengan Muhaimin di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Meski tidak secara eksplisit membahas konflik antara PKB dan PBNU, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara keduanya tetap cair.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Zainul Munasichin, mengungkapkan keyakinannya bahwa Jokowi akan bersikap adil dan objektif dalam menilai dinamika di PKB.

Menuju Muktamar VI: Nasib PKB di Tangan Para Kader

Di tengah semua drama ini, PKB tetap fokus mempersiapkan Muktamar VI yang bertema “PKB Solusi Bangsa”. Wasekjen PKB, Syaiful Huda, menyebutkan bahwa forum ini bukan hanya untuk menyusun struktur kepemimpinan pusat, tetapi juga untuk merumuskan posisi politik PKB ke depan.

Sementara itu, Muhaimin mengaku tidak berambisi untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum, meskipun mayoritas kader PKB masih menginginkan kepemimpinannya. Muhaimin menegaskan bahwa jabatan Ketua Umum adalah amanah dari para kader, dan ia siap menerima apapun keputusan mereka.

“Pada dasarnya saya pasrah, apapun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB, saya ikut. Tapi saya juga tidak berambisi,” ucap Muhaimin di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (23/8/2024).

Kesimpulan

Muktamar VI PKB yang akan segera digelar menjadi ajang penentuan nasib partai ini di masa depan. Dengan adanya tekanan dari PBNU dan perhatian dari Presiden Jokowi, PKB harus mampu mengatasi konflik internal ini dan menemukan solusi terbaik untuk keberlanjutan partai. Semua mata kini tertuju pada Muhaimin dan para kader PKB, akankah mereka mampu menyatukan kekuatan atau justru terpecah belah?